Implications Of Agrarian Reform In West Manggarai Regency On Availability Of Community Agricultural Land
Abstract
Land is the most important economic resource for farming communities. Control and ownership of agricultural land is an important variable that determines the level of farmer's welfare. The Agraria Reform Program was born from this fact and is oriented towards a just land tenure system. This study aims to describe the implications of Agraria Reform in West Manggarai Regency on the fulfillment of land needs for farmers. This research was carried out. using a qualitative approach. The research data were collected through interview, observation, and documentation techniques, in the period from March to June 2021. The research locations were Liang Ndara Village and Golo Bilas Village, West Manggarai Regency. Based on the results of the study, it can be concluded that 1) the implementation of Agraria Reform in West Manggarai Regency does not show any basis for the study, especially in the agricultural sektor, 2) Agraria Reform in West Manggarai Regency does not have a significant impact on answering the agricultural land needs of farming communities, 3) needs to be made a policy that includes a) the minimum area of agricultural land that must be owned by each farmer household to ensure their welfare, and the minimum area of agricultural land each village and its distribution and, b) determining the function, area and distribution of agricultural land at the regency scale, as well as village scale through laws products such as local regulations and village regulations.
References
BPS Manggarai Barat, 2014. Sensus Pertanian Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2013.
Fatimah. 2015. Reforma Agraria dalam Konteks Peningkatan Akses Kaum Tani Miskin terhadap Penguasaan Tanah di Indonesia. Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Vol. 10, No. 2.
Gampung, Oktavianus A. 2014. Konflik Tanah di Kabupaten Manggarai Nusa Tenggara Timur. Jurnal Politik Muda, vol. 3 No.1
Hastiyanto, Febrie. (2019). Perencanaan Pembangunan dan Gerakan Sosial dalam Reforma Agraria di Indonesia. Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan. Vol. 4 No. 2
Grivod, Anthony. (2012). Tanah untuk Siapa? Pengusaha atau Rakyat? The Indonesian Leaders, No. 6 Tahun 2
Jehamat, Lasarus dan Polikarpus Keha Si. (2018). Dinamika Konflik Sosial Berbasis Tanah Komunal (Kasus Gendang Nggorang, Kecamatan Reok dan Gendang Pane, Desa Torong Koe, Kecamatan Reok Barat Kabupaten Manggarai Flores NTT). Jurnal Sosio Konsepsia, Vol. 8. No. 1
Luthfi, Ahmad Nashihb. (2012). Pengantar Penyunting. Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad 21. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Mulyono, Ignatius. (2012). Kekacauan Administrasi BPN Biang Konflik agraria. The Indonesian Leaders No. 6 Tahun 2
Perpres No. 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria
Perda Kabupaten Manggarai Barat No. 1 Tahun 2015 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Perda Kabupaten Manggarai Barat No. 31 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No. 1 Tahun 2015 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Susilowati, Sri Hery dan Mohamad Maulana. (2012). Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 10 No. 1 Maret 2012.
Topatimasang, Roem (penterjemah). Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik. Yogyakarta: INSIST Press
Warman, Kurnia. (2010). Hutan adat di “persimpangan jalan”: Kedudukan hutan adat di Sumatra Barat pada era desentralisasi.” Seri Sosio-Legal Indonesia: Hukum Agraria Dan Masyarakat Di Indonesia, Studi tentang tanah, kekayaan alam, dan ruang di masa Kolonial dan desentralisasi. Jakarta: HuMa, Van Vollenhoven Institute, dan KITLV-Jakarta.
Wibowo, Lukas R. (2014). Reforma agraria: isu yang tak berujung. Prosisding Seminar Hasil Penelitian “Reforma Agraria untuk Mendukung Tata Kelola Kehutanan yang Baik. Jakarta, 7 April 2014.
